Bolehkah menjual telur di pasar di Indonesia?

Tidak disebutkan dalam sumber yang kami baca. Standar pangan segar yang sama (bagi pelaku usaha pangan segar) dan kewajiban sanitasi yang sama (bagi siapa pun yang mengedarkan pangan) berlaku; aturan izin pasar dan aturan izin daerah belum dibaca. Tanyakan juga kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya (Perizinan Berusaha bagi peternak di bawah skala usaha tertentu, UU 18/2009 Pasal 29 ayat (2) sebagaimana diubah).

Aturan nasional

Bolehkah menjual telur ayam dari rumah di Indonesia?

Soal jual telur ayam: UU Pangan Indonesia (2012, diubah 2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) menetapkan standar keamanan bagi usaha pangan segar, aturan sanitasi bagi siapa pun yang menangani pangan, dan label bagi pangan kemasan. Izin untuk kawanan rumahan: belum dapat dipastikan.

Dibaca dari 7 sumber resmi30 kutipanDiperiksa 28 Oktober 2026

Izin

Pendaftaran atau izin belum jelas

Batas kawanan kecil

Belum dapat dipastikan

Pasar

Aturan sanitasi berlaku; izin belum jelas

Karton

Tidak disebutkan

Dalam bahasa sederhana

Batas pendaftaran bagi penjual telur tidak ditemukan dalam teks yang dibaca. UU Pangan, sebagaimana diubah pada tahun 2023, mewajibkan pelaku usaha pangan segar memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, yang diterapkan secara bertahap sesuai jenis pangan segar serta jenis atau skala usaha; sebagaimana diundangkan pada tahun 2012 dan tidak diubah pada tahun 2023, undang-undang ini mewajibkan siapa pun yang memproduksi, menyimpan, mengangkut, atau mengedarkan pangan memenuhi persyaratan sanitasi. UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana diubah pada tahun 2023, menyatakan bahwa peternak yang membudidayakan ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; skala tersebut belum dibaca.

Ringkasan kami tentang aturan di Indonesia berdasarkan sumbernya, bukan nasihat hukum. Aturan dapat berubah; sebelum menjual, pastikan kepada pihak berwenang: Pemerintah Pusat; menteri yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan; pemerintah daerah.

Apakah Anda perlu izin?

Tidak disebutkan dalam sumber yang kami bacaBelum dapat dipastikan

Pelaku usaha pangan di bidang pangan segar harus memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.UU 18/2012, Pasal 88 ayat (1), sebagaimana diubah dengan UU 6/2023
Siapa pun yang memproduksi, menyimpan, mengangkut, atau mengedarkan pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana diundangkan; tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 6/2023
Peternak (orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan) yang membudidayakan ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya (UU 18/2009, Pasal 29 ayat (2), sebagaimana diubah dengan UU 6/2023); skala dan aturan perizinannya belum dibaca.

Tempat penjualan

Dari rumah atau peternakan

Tidak disebutkan

Aturan nasional yang khusus mengatur penjualan telur dari kawanan rumahan tidak ditemukan dalam teks yang dibaca. UU Pangan, sebagaimana diubah pada tahun 2023, mewajibkan pelaku usaha pangan segar memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, dan siapa pun yang memproduksi, menyimpan, mengangkut, atau mengedarkan pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi; apakah penjual rumahan memerlukan pendaftaran atau izin belum dapat dipastikan.

Pasar

Tidak disebutkan

Standar pangan segar yang sama (bagi pelaku usaha pangan segar) dan kewajiban sanitasi yang sama (bagi siapa pun yang mengedarkan pangan) berlaku; aturan izin pasar dan aturan izin daerah belum dibaca.

Toko dan restoran

Tidak disebutkan

Tanyakan juga kepada: Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya (Perizinan Berusaha bagi peternak di bawah skala usaha tertentu, UU 18/2009 Pasal 29 ayat (2) sebagaimana diubah)

Karton, label, dan penanganan

Karton

Sumber yang kami baca tidak menetapkan aturan karton.

Pendinginan

Suhu penyimpanan telur tidak ditemukan dalam teks yang dibaca. Sebagaimana diundangkan, siapa pun yang memproduksi, menyimpan, mengangkut, atau mengedarkan pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang belum berhasil kami buka.

Yang wajib tercantum pada label

Sebagaimana diundangkan pada tahun 2012, setiap orang yang memproduksi pangan di Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam atau pada kemasan, dalam bahasa Indonesia, yang memuat paling sedikit nama produk, daftar bahan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, serta tanggal kedaluwarsa, di samping keterangan lain. Sebagaimana diundangkan, ketentuan label berlaku bagi pangan dalam kemasan akhir yang siap diperdagangkan, bukan bagi pangan yang dibungkus di hadapan pembeli, dan pemerintah harus membina usaha mikro dan kecil agar menerapkannya secara bertahap.

Kelas mutu

Tidak disebutkan dalam sumber yang kami baca.

Pencucian

Tidak disebutkan dalam sumber yang kami baca.

Menentukan harga per lusin? Hitung dari tagihan pakan Anda dengan kalkulator harga telur (dalam bahasa Inggris).

Memelihara ayam di Indonesia? →Pendaftaran, perintah pengandangan flu burung, dan aturan kesejahteraan hewan, di halaman tersendiri.Belum dapat dipastikan

Pertanyaan umum

Bolehkah menjual telur dari ayam peliharaan di rumah di Indonesia, dan apakah perlu izin?: UU Pangan Indonesia (2012, diubah 2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) menetapkan standar keamanan bagi usaha pangan segar, aturan sanitasi bagi siapa pun yang menangani pangan, dan label bagi pangan kemasan. Izin untuk kawanan rumahan: belum dapat dipastikan. Batas kawanan kecil: belum dapat dipastikan. Syarat-syaratnya, dan undang-undang yang menjadi dasarnya, ada di halaman ini.
Bolehkah menjual telur di pasar di Indonesia?: Tidak disebutkan dalam sumber yang kami baca. Standar pangan segar yang sama (bagi pelaku usaha pangan segar) dan kewajiban sanitasi yang sama (bagi siapa pun yang mengedarkan pangan) berlaku; aturan izin pasar dan aturan izin daerah belum dibaca. Tanyakan juga kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya (Perizinan Berusaha bagi peternak di bawah skala usaha tertentu, UU 18/2009 Pasal 29 ayat (2) sebagaimana diubah).
Bolehkah memakai ulang karton telur di Indonesia?: Hal ini tidak disebutkan dalam sumber yang kami baca; tanyakan kepada Pemerintah Pusat, menteri yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, atau pemerintah daerah sebelum memakai ulang karton untuk telur yang Anda jual.
Apa saja yang wajib tercantum pada label karton telur di Indonesia?: Singkatnya, sebagaimana diundangkan pada tahun 2012, setiap orang yang memproduksi pangan di Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam atau pada kemasan, dalam bahasa Indonesia, yang memuat paling sedikit nama produk, daftar bahan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, serta tanggal kedaluwarsa, di samping keterangan lain. Sebagaimana diundangkan, ketentuan label berlaku bagi pangan dalam kemasan akhir yang siap diperdagangkan, bukan bagi pangan yang dibungkus di hadapan pembeli, dan pemerintah harus membina usaha mikro dan kecil agar menerapkannya secara bertahap.
Apakah telur yang saya jual di Indonesia harus disimpan dalam keadaan dingin?: Singkatnya, suhu penyimpanan telur tidak ditemukan dalam teks yang dibaca. Sebagaimana diundangkan, siapa pun yang memproduksi, menyimpan, mengangkut, atau mengedarkan pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang belum berhasil kami buka.

Sumber

UU 18/2012 tentang Pangan, Pasal 1, 71, 88, 97, 98, 154 (Pasal 1 dan 88 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 71, 97, 98, dan 154 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · Undang-Undang tentang Pangan
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 1, 29, 46, 66 (Pasal 1 angka 14 sebagaimana diubah dengan UU 41/2014; Pasal 29 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 46 dan 66 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 41/2014 atau UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 2; Perppu Pasal 34 dan 64 · Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
PP 47/2014, Pasal 20, 50, 52 (sebagaimana ditetapkan pada tahun 2014; perubahan setelahnya belum diperiksa) · Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Pemerintah Pusat; menteri yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan; pemerintah daerah

Baca 30 kutipan yang menjadi dasar halaman ini

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN”
UU 18/2012 tentang Pangan, Pasal 1, 71, 88, 97, 98, 154 (Pasal 1 dan 88 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 71, 97, 98, dan 154 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 25 Oktober 2026
“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”
UU 18/2012 tentang Pangan, Pasal 1, 71, 88, 97, 98, 154 (Pasal 1 dan 88 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 71, 97, 98, dan 154 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 25 Oktober 2026
“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,”
UU 18/2012 tentang Pangan, Pasal 1, 71, 88, 97, 98, 154 (Pasal 1 dan 88 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 71, 97, 98, dan 154 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 25 Oktober 2026
“Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.”
UU 18/2012 tentang Pangan, Pasal 1, 71, 88, 97, 98, 154 (Pasal 1 dan 88 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 71, 97, 98, dan 154 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 25 Oktober 2026
“(1) Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.”
UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 2; Perppu Pasal 34 dan 64 · dibaca 28 Oktober 2026
“(3) Penerapan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan Segar serta jenis dan/atau skala usaha.”
UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 2; Perppu Pasal 34 dan 64 · dibaca 28 Oktober 2026
“Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib: a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan”
UU 18/2012 tentang Pangan, Pasal 1, 71, 88, 97, 98, 154 (Pasal 1 dan 88 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 71, 97, 98, dan 154 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 25 Oktober 2026
“Ketentuan mengenai Persyaratan Sanitasi dan jaminan Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”
UU 18/2012 tentang Pangan, Pasal 1, 71, 88, 97, 98, 154 (Pasal 1 dan 88 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 71, 97, 98, dan 154 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 25 Oktober 2026
“Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.”
UU 18/2012 tentang Pangan, Pasal 1, 71, 88, 97, 98, 154 (Pasal 1 dan 88 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 71, 97, 98, dan 154 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 25 Oktober 2026
“Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:”
UU 18/2012 tentang Pangan, Pasal 1, 71, 88, 97, 98, 154 (Pasal 1 dan 88 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 71, 97, 98, dan 154 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 25 Oktober 2026
“a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;”
UU 18/2012 tentang Pangan, Pasal 1, 71, 88, 97, 98, 154 (Pasal 1 dan 88 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 71, 97, 98, dan 154 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 25 Oktober 2026
“f. tanggal dan kode produksi; g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;”
UU 18/2012 tentang Pangan, Pasal 1, 71, 88, 97, 98, 154 (Pasal 1 dan 88 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 71, 97, 98, dan 154 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 25 Oktober 2026
“Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.”
UU 18/2012 tentang Pangan, Pasal 1, 71, 88, 97, 98, 154 (Pasal 1 dan 88 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 71, 97, 98, dan 154 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 25 Oktober 2026
“Ketentuan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.”
UU 18/2012 tentang Pangan, Pasal 1, 71, 88, 97, 98, 154 (Pasal 1 dan 88 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 71, 97, 98, dan 154 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 25 Oktober 2026
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
UU 18/2012 tentang Pangan, Pasal 1, 71, 88, 97, 98, 154 (Pasal 1 dan 88 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 71, 97, 98, dan 154 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 25 Oktober 2026
“Pasal 46 (1) Menteri menyatakan dan mengumumkan kepada masyarakat luas kejadian wabah penyakit hewan menular di suatu wilayah berdasarkan laporan gubernur dan/atau bupati/walikota setelah memperoleh hasil investigasi laboratorium veteriner dari pejabat otoritas veteriner di wilayah setempat.”
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 1, 29, 46, 66 (Pasal 1 angka 14 sebagaimana diubah dengan UU 41/2014; Pasal 29 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 46 dan 66 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 41/2014 atau UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 24 Oktober 2026
“(2) Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai daerah wabah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota wajib menutup daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai di samping dana Pemerintah.”
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 1, 29, 46, 66 (Pasal 1 angka 14 sebagaimana diubah dengan UU 41/2014; Pasal 29 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 46 dan 66 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 41/2014 atau UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 24 Oktober 2026
“Pasal 20 (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau laporan dari pejabat Otoritas Veteriner nasional, Menteri menetapkan jenis, status situasi, dan peta Penyakit Hewan.”
PP 47/2014, Pasal 20, 50, 52 (sebagaimana ditetapkan pada tahun 2014; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 24 Oktober 2026
“Pasal 50 (1) Penutupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan daerah Wabah oleh Menteri.”
PP 47/2014, Pasal 20, 50, 52 (sebagaimana ditetapkan pada tahun 2014; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 24 Oktober 2026
“(3) Penutupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak ditetapkan suatu daerah Wabah oleh Menteri.”
PP 47/2014, Pasal 20, 50, 52 (sebagaimana ditetapkan pada tahun 2014; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 24 Oktober 2026
“(3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.”
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 1, 29, 46, 66 (Pasal 1 angka 14 sebagaimana diubah dengan UU 41/2014; Pasal 29 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 46 dan 66 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 41/2014 atau UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 24 Oktober 2026
“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN”
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 1, 29, 46, 66 (Pasal 1 angka 14 sebagaimana diubah dengan UU 41/2014; Pasal 29 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023; Pasal 46 dan 66 sebagaimana diundangkan dan tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU 41/2014 atau UU 6/2023; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 24 Oktober 2026
“PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN”
PP 47/2014, Pasal 20, 50, 52 (sebagaimana ditetapkan pada tahun 2014; perubahan setelahnya belum diperiksa) · dibaca 24 Oktober 2026
“Diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”
jdih.kemenkoinfra.go.id · dibaca 25 Oktober 2026
“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun”
jdih.kemenkoinfra.go.id · dibaca 25 Oktober 2026
“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG”
UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 2; Perppu Pasal 34 dan 64 · dibaca 28 Oktober 2026
“Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”
UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 2; Perppu Pasal 34 dan 64 · dibaca 28 Oktober 2026
“Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023”
UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 2; Perppu Pasal 34 dan 64 · dibaca 28 Oktober 2026
“Status Peraturan : Berlaku”
jdih.kemenkoinfra.go.id · dibaca 28 Oktober 2026
“(2) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”
UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 2; Perppu Pasal 34 dan 64 · dibaca 28 Oktober 2026

Yang belum dapat dipastikan

UU Pangan (2012) dan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan (2009) dibaca bersama daftar pasal dalam undang-undang perubahan 2014 dan UU Cipta Kerja 2023: Pasal 88 UU Pangan dan Pasal 29 UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dikutip sebagaimana diubah pada tahun 2023, dan Pasal 1 angka 14 UU Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah pada tahun 2014; definisi dalam Pasal 1 UU Pangan yang dikutip berbunyi sama dalam teks 2023; pasal lain yang dikutip tidak termasuk dalam daftar tersebut. Perubahan setelahnya belum diperiksa.
Peraturan pelaksana keamanan pangan, skala usaha dan aturan perizinan berdasarkan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta nomor kontrol veteriner belum berhasil kami akses di situs resmi yang kami coba.
Aturan tentang kelas mutu telur, karton, atau suhu penyimpanan tidak ditemukan dalam teks yang dibaca.
Pendaftaran pemelihara bagi kawanan rumahan yang bukan usaha, dan peraturan daerah tentang memelihara ayam di rumah, belum dapat dipastikan.
Daerah wabah saat ini tidak ditampilkan.

Negara lain di Asia

Di belahan dunia lain

Sudah sesuai aturan di tempat Anda? Saatnya merapikan pembukuan.

Buku penjualan telur PoultryPal mencatat pelanggan, lusin, dan pembayaran di samping biaya pakan, sehingga Anda tahu marginnya, bukan sekadar jumlah telurnya. Premium mencakup pelacakan keuangan dan buku penjualan. Gratis diunduh di iOS dan Android.

Bolehkah menjual telur ayam dari rumah di Indonesia?

Sekilas

Dalam bahasa sederhana

Apakah Anda perlu izin?

Tempat penjualan

Karton, label, dan penanganan

Pertanyaan umum

Negara lain di Asia

Di belahan dunia lain

Sudah sesuai aturan di tempat Anda? Saatnya merapikan pembukuan.